ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PUSAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berimplikasi pada pihak-pihak yang berwenang mengajukan pailit, yaitu mulai tanggal 31 Desember 2012 pihak yang berhak mengajukan pailit terhadap perusahaan efek adalah OJK. Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusannya Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AAA Sekuritas yang diajukan oleh kreditor perorangan, dalam hal ini adalah Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah yang merupakan nasabah PT. AAA Sekuritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pihak yang berwenang mengajukan pailit perusahaan efek dalam kasus putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta implikasi hukum terhadap pailitnya perusahaan efek yang diajukan bukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Adapun metode penulisan adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal research), dengan menggunakan metode pendekatan kasus (cese approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU,terkait dengan keadaan perusahaan efek yang pailit, serta Pasal 24 ayat (4) terkait transaksi efek di bursa efek. Adapun akibat putusan pernyataan pailit terhadap PT AAA Sekuritas tersebut di atas, putusan pernyataan pailit juga memungkinkan terjadinya dua akibat hukum, yaitu PT AAA Sekuritas yang dinyatakan pailit dapat tetap beroperasi atau bisa dibubarka