PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN BERBURU RUSA YANG DI LINDUNGI DI WILAYAH TAMAN NASIONAL WASUR (Studi Kasus Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Taman Nasional Wasur)

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan, kepunahan salah satu unsur yang mengakibatkan terganggunya ekosistem. Salah satu hewan yang dilindungi adalah rusa, perburuan rusa oleh penduduk lokal yang berada di kawasan Taman Nasional Wasur mulai menunjukkan dampak yang negatif yang berpengaruh terhadap kehidupan populasi rusa di kawasan tersebut. Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang kualifikasi tindak pidana terkait pelanggaran larangan perburuan satwa rusa yang dilindungi serta bentuk penegakan hukum terkait perburuan satwa rusa yang dilindungi di wilayah Taman Nasional Wasur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer diperoleh dari lapangan dan sumber data sekunder dari dokumentasi dan peraturan perundang-undangan, dan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan responden/sampel yang berasal dari kepala suku dan observasi langsung di kawasan taman nasional wasur sebagai tempat pengambilan data primer. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tindak pidana berkaitan dengan perlindungan satwa rusa dalam kawasan taman nasional wasur telah diatur di dalam pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun undang-undang tersebut tidak di berlakukan sesuai dengan ketentuannya. Pelanggaran perburuan satwa rusa yang dilindungi sampai saat ini masih ditindak berdasarkan hokum adat