IMPLEMENTASI PEMBERIAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi serta faktor-faktor yang yang mempengaruhi ketidakoptimalan pasal 37 UUJN serta mengetahui upaya untuk mengefektifkan pasal tersebut. Metode yang dipakai dalam dalam penulisan ini adalah sosial legal, yaitu sebuah metode penulisan yang menitikberatkan pada penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada responden dan narasumber, kemudian disinkronisasikan dengan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data bersifat kualitatif. Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris merupakan kewajiban notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode Etik Notaris (K.E.N). Efektivitas implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris ini memerlukan regulasi baru dibidang kenotariatan. Khususnya mengenai kualifikasi jenis jasa apa aja yang bisa diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mamp