TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TERKAIT ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

Tindak Pidana Ringan merupakan kasus yang sering terjadi. Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang di proses di pengadilan menjadi perhatian dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang seharusnya dijatuhkan pidana ringan, namun diberlakukan pidana biasa. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 karena sudah kurang relevannya ketentuan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP peninggalan Belanda dengan situasi dan kondisi masa kini. Tipe penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian dan penadahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 masih belum di terapkan dengan baik oleh aparat penegak Hukum, terbukti dalam Putusan PN Simalungun Nomor : 42/Pid.C/2015/PN.Sim perkara pencurian ringan dan Putusan PN Jember Nomor : 125/Pid/C/2016/PN.Jmr perkara penadahan ringan, terdakwa diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat dan dijatuhi sanksi Hukuman percobaan, sedangkan Putusan PN Simalungun Nomor: 498/Pid.B/2013/PN.Sim perkara pencurian ringan dan Putusan PN Jember Nomor: 626/.Pid.B/2014/PN.Jmr perkara penadahan ringan, dilakukan penahanan kepada terdakwa, diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan dijatuhi sanksi hukuman lebih dari 3 bulan penjara. Penjatuhan sanksi terhadap Putusan PN Simalungun Nomor: 498/Pid.B/2013/PN.Sim Perkara Pencurian Ringan dan Putusan PN Jember Nomor: 626/.Pid.B/2014/PN.Jmr Perkara Penadahan Ringan telah melanggar unsur penegakan Hukum, yaitu Kepastian Hukum