TINJAUAN NORMATIF YURIDIS KEABSAHAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD OLEH PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH MENURUT PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Penulisan hukum ini membahas Keabsahan Pengesahan Rancangan Peraturan Daearah Tentang APBD Oleh Pelaksana Tugas kepala Daerah Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 memberikan kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Terkait APBD, hal ini memunculkan pro dan kontra karena dianggap bertolak belakang dengan konsep kedaulatan rakyat dan sistem otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Sehingga ada dua hal yang dilihat penting oleh penulis yakni terkait dengan Keabsahan Pengesahan Rancangan peraturan daerah Tentang APBD Oleh Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Implikasi Yuridis pengesahan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Tinjau dari Prinsip Kedaulatan Rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam Mengesahkan Rancangan peraturan Daerah Tentang APBD Merupakan kewenangan Atributif yang Inkonstitusional dikarenakan bertentangan dengan Pada pasal 18 Ayat (4), Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dan juga Pasal 1 Ayat(7) dan Pasal 1 Ayat (8) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Dengan demikian Penlusi melihat bahwasanya Peraturan Mendagri adalah sebuah kekeliriun dikarenakan tidak dapat menafsirkan Kepala Daerah (Gubernur,Bupati, dan Wali Kota) secara utuh sesuai dengan Amanat Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 yakni Gubernur Bupati dan Walikota ialah kepala daerah yang dipilih secara Demokratis, sedangkan PLT Kepala Daerah ialah Pejabat yang ditunjuk Oleh Mendagri bukan dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan beberapa Alasan Diatas penulis berpandangan Bahwasanya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD oleh Pelaksana Tugas Kepala Daerah adalah sebuah tindakan yang Inkonstiitusional. Besar harapan penulis kedepannya tindakan Menteri dalam menerbitkan kebijakan tetap berpegang teguh konstitusi serta memperhatikan asas- asas yang berlaku dalam hukum