PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK OLEH PELAKU BISNIS KULINER YANG TIDAK MENCANTUMKAN DAFTAR HARGA DITINJAU DARI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA MALANG)

Kasus mengenai kewajiban mencantumkan daftar harga oleh pelaku bisnis kuliner di Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan bahwa para konsumen lebih menyukai Rumah Makan yang mencantumkan daftar harga agar mereka tidak merasa dirugikan. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan iktikad baik oleh Pelaku Bisnis Kuliner yang tidak mencantumkan daftar harga ditinjau dari Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam Pengawasan dan Penindakan terkait dengan kewajiban mencantumkan daftar harga. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada pelaku bisnis kuliner yang tidak mencantumkan daftar harga, akantetapi mereka tidak mencantumkan daftar harga beralasan bahwa para konsumen juga sudah mengetahui harganya. Dan pelaku bisnis kuliner yang satunya mengatakan bahwa komposisi ataupun kualitas dari makanannya itu sudah sesuai dengan harga makanan yang diberikan. Dinas Perdagangan Kota Malang belum pernah melakukan pengawasan ataupun sosialisasi terhadap para pelaku bisnis kuliner di Kota Malang karena tidak ada peraturan turunan. Kesimpulannya bahwa Dinas Perdagangan tidak melakukan pengawasan terhadap pelaku bisnis kuliner dan pelaku bisnis kuliner tidak mencantumkan daftar harga bukan untuk menyesatkan konsumen. Saran, pemerintah dapat segera membuat peraturan tentang kewajiban mencantumkan daftar harga