ANALISA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/PDT. SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2015/PN. MKS JO PUTUSAN NOMOR: 725 K/PDT. SUS-PAILIT/2015 BENDA JAMINAN ORANG KETIGA DALAM KEADAAN PAILIT (Ditinjau dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)

Pemberian kredit oleh Bank harus ada suatu persetujuan atau perjanjian antara Bank sebagai Kreditor dengan nasabah penerima kredit sebagai debitor yang dinamakan perjanjian kredit bank. Dalam melakukan perjanjian ini bank akan meminta supaya benda tertentu dapat dijadikan jaminan yang dapat diikat secara yuridis yang berfungsi untuk mendapatkan kepastian pelunasan hutangnya apabila debitur wanprestasi kepada bank. Jaminan adalah suatu tanggungan yang di berikan oleh pihak ketiga atau borgtocht kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan utang debitur dan menjamin pelunasan debitur ketika mengalami pailit. Berdasarkan dari hasil penelitian Putusan Nomor: 2/PDT. SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2015/PN. MKS Jo Putusan Nomor: 725 K/PDT. SUS-PAILIT/2015 dapat disimpulkan bahwa benda jaminan orang ketiga akan menjadi hak dari kreditur, dan tidak dapat dimasukkan oleh kurator menjadi boedel pailit karena Harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatas hanya pada barang persediaan (inventory) dan atau barang bergerak (current asset). Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata mengenai benda bergerak maupun benda tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditur terhadapnya kecuali dalam hal ini di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dan dalam permasalahan ini perlu adanya suatu perubahan atau penambahan penjelasan undang-undang baik di dalam undang-undang Kepailitan maupun undang-undang hak tanggungan. Sehingga tidak terjadi lagi benturan antar undang-undang