REKONSTRUKSI PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI YANG BERKEPASTIAN HUKUM

Penerapan hukuman pidana mati, masih menjadi pembahasan di Indonesia yang masih menimbulkan kontroversi, yang dimana kontroversi yang menjadi pembahasan ialah tentang kapan pelaksanaan ekskusi pidana itu dilaksanakan.Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi pidana mati pun tidak secara jelas menyebutkan kapan pelaksanaan eksekusi itu dilaksanakan. Sehingga ketidakpastian akan pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi problem tersendiri bagi narapidana yang sudah putuskan dalam putusannya dijatuhi hukuman pidana mati, yang secara tidak langsung menambah masa tahanan terpidana dan membuat terpidana tersiksa secara batin karena tidak memilki kepastian akan hal eksekusi. Metode pendekatann yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif dengan jenis bahan hukum primer didukung dengan jenis bahan hukum lainnya.Teknik pengumpulan data pada penelitian adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan, buku - buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah dan hasil penelitian. Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan pelaksanaan eksekusi pidana mati belum memiliki ketidakpastian hukum akan tenggat waktunya karena terdapat beberapa kelemahan pada peraturan pelaksanaan eksekusi pidana mati itu sendiri. Mulai dari upaya hukum Peninjaun Kembali sampai dengan permohonan grasi yang dimana membuat tertundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati.Aturan peninjauan kembali dan permohonan grasi yang merupakan hak terpidana mati untuk mendapatkan kesempatan untuk meringankan, menghilangkan, ataupun mengurangi hukuman terpidana.Kesimpulan dan saran yang diberikan penulis pada penelitian ini adalah dilakukannya sebuah rekonstruksi terhadap pengaturan peninjauan kembali, permohonan grasi dan juga tentang bagaimana prosedur menuju eksekusi pidana mati setelah permohonan grasi tersebut ditolak ataupun diterima oleh presiden. Pelaksanaan eksekusi seharusnya harus segera dilaksanakan dikarenakan jika kita lihata dari segi Hak Asasi Manusia membiarkan terpidana mati dengan kurun waktu yang lama, membuat masa tahanan terpidana mati makin bertambah selain itu juga psikis dan batin terpidana juga tersiksa karena menunggu ketidakpastian akan pelakasanaan eksekusi