REKONSTRUKSI KONSEP UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Penyelesaian perkara oleh lembaga peradilan di Indonesia dapat dinilai masih jauh dari predikat baik. Serta masih belum mampunya memenuhi salah satu asas penting peradilan, yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga mampu berimplikasi terhadap proses perkara yang diselesaikan. Termasuk peradilan pidana pada tingkat kasasi, yang mana setiap tahunnya tidak pernah lepas terhadap permasalahan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Karena permasalahan tersebut, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) menganggap bahwa hal itu merupakan permasalahan yang serius, hingga meresponnya dengan mengeluarkannya TAP MPR No. VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang MPR-RI tahun 2000 dimana salah satu substansinya merekomendasikan agar Mahkamah Agung segera menyelesaikan tunggakan perkara. Senyatanya kondisi hingga saat ini telah dilakukan beberapa hal untuk meminimalisir, namun nyatanya permasalahan tersebut masih terjadi tiap tahunnya. Adapun metode penulisan ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif. Tujuan penulisan ini adalah meningkatkan manfaat untuk memperkuat kwalitas lembaga peradilan dalam memutus perkara. Sehingga penumpukan perkara karena permohonan upaya hukum mampu teratasi dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai. Melalui peningkatan pembatasan perkara dan penerapan konsep baru dengan pembentukan tim khusus/ lembaga independen dibawah mahkamah agung untuk membantu mengkaji dan menyaring perkara yang dimohonkan upaya hukum. independen dibwah mahkamah agung untuk membantu mengkaji dan menyaring perkara yang dimohonka