Korelasi Antara Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 Khususnya Tentang Hak Kemerdekaan Pikiran Dan Hati Nurani Dengan TAP MPR Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Larangan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme

Lahirnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 memberi implikasi pada dibatasinya Komunisme di Indonesia. Komunisme perlu dipahami adalah merupakan satu dari sekian banyak ideologi-ideologi dunia saat itu yang kemudian berkembang juga di Indonesia. Ketika kemerdekaan Indonesia di Proklamirkan, pada awal berdirinya Negara Indonesia Komunisme berkembang pesat dan memiliki kekuatan politik yang kuat pada saat itu. Namun kemudian dikarenakan konflik horizontal yang melibatkan Partai Komunis Indonesia dan segala hal yang kiranya memiliki hubungan dengan Komunisme, oleh TAP MPRS XXV/MPRS/1966 Komunisme dibatasi. Selanjutnya ketika UUD NRI Tahun 1945 dilakukan perubahan yang kedua kalinya, rumusan mengenai HAM jabarkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Problematik yang menjadi fokus pengkajian penulis ialah, ketika suatu isme telah mendapat pembatasan sebelumnya maka harusnya kebijakan yang muncul selanjutnya ialah tidak memberi ruang gerak lagi terhadap isme yang telah dibatasi tadi. Dalam pasal 28I, kita kenal Hak kemerekaan pikiran dan hati nurani sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tentunya dengan memperhatikan pembatasan sebagaimana secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Hal yang menjadi kontradiksi oleh penulis disini, bagaimana suatu isme, sesuatu abstrak, suatu idea, menjadi obyek. Sehingga menurut penulis, diskursus tentang Komunisme harusnya melahirkan dikembalikannya hak-hak Komunis itu sendiri, dengan memperhatikan kebutuhan Bangsa Indonesia