PERAN TIM PENGAWALAN PENGAMANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS : KEJAKSAAN NEGERI KOTA BATU)

Permasalahan yang kerap terjadi diIndonesia ialah korupsi, sehingga dengan adanya TP4D maka dilakukanlah kegiatan sosialisasi yang berfungsi sebagai pencegahan terjadinya tindakan-tindakan korupsi dalam penyerapan anggaran, kegiatan yang dimaksud ialah sosialisasi yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu yakni tentang betapa pentingnya keberadaan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam tugas dan fungsinya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan termaksud dalam upaya meminimalisir timbulnya kegiatan penyimpangan dan penyelewengan terhadap penggunaan anggaran atau korupsi yang berdampak pada kerugian negara salah satunya pembangunan proyek strategis nasional yaitu pembangunan Pasar wisata Sidomulyo. Kota Batu, dimana proses perkembangan pembangunan adalah tangunggungjawab terhadap daerah yang berkembang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode kualitatif untuk menerapkan kegiatan-kegiatan yang terjadi dilapangan adapun studi yang diambil yakni TP4D Kota Batu, Kejaksaan Negeri Kota Batu. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisa data menggunakan beberapa tahapan meliputi pengumpulan data, transkip data, kategori data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, bahwa terdapat pola koordinasi yang dijalin oleh lembaga negara dalam melakukan tugas pencegahan terjadinya sebuah korupsi sehingga melalui kerjasama yang dilakukan oleh kedua lembaga maka setidaknya dapat meminimalisir terjadinya suatu penyimpangan dan penyelewengan yang dianggap dapat merugikan sebuah negara. Dengan demikian melalui kegiatan sosialisasi tersebut sehingga lembaga pemerintah juga perlu serius dalam menjalankan tugas dan fungsi agar tidak menyimpang dan tidak khilaf dalam menjalankan tugas. Dari hasil penelitian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan melalui koordinasi lembaga pemerintah dengan lembaga hukum dapat dikatakan tindakan yang eksklusif dalam mencegah terjadinya korupsi, dalam hal ini suatu kinerja terkadang tidak dapat berjalan secara mudah dikarenakan adanya beberapa kendala yang perlu diperhatikan dan perlu untuk diperbaiki agar dapat menghasilkan suatu kerja yang baik dan bertanggung jawab