IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG KOTA DAN WILAYAH DALAM PENYEDIAAN LAHAN PERMUKIMAN MASYARAKAT (Studi Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman Di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan)

Permasalahan tata ruang kota dan Wilayah merupakan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat pertumbuhan penduduk mencapai 194. 815 jiwa. Pembangunan tata ruang Kota Pasuruan belum mampu memenuhi ketentuan undang-undang, bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Pada tahun 2013 ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Pasuruan baru mencapai sekitar 20 persen. Persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan pertumbuhan penduduk tersebut erat hubungannya dengan salah satu faktor penting dalam kehidupan yaitu tanah. Pembangunan permukiman penduduk semakin meningkat dampaknya banyak alih fungsi tanah. Penanganan alih fungsi yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat teknis, meliputi perbaikan dan peninjauan ulang peraturan daerah tentang tata ruang. Akan tetapi pemerintah kurang turun tangan langsung dengan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode kualitatif guna menggambarkan penerapan implementasi kebijakan tata ruang kota dan wilayah dalam penyediaan lahan permukiman masyarakat. adapun studi yang diambil yakni di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan tujuh tahapan meliputi pengumpulan data mentah, transkip data, pembuatan koding, kategorisasi data, pentimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir. Dalam penerapannya, implemetasi kebijakan tata ruang dan wilayah masih kurang baik, pasalnya peraturan daerah tentang tata ruang masih di tinjau ulang dan dilakukan review kembali selama 5 tahun sekali, dapat disimpulkan bahwa kebijakannya masih berubah-ubah. Penataan ruang terdapat banyak penyimpangan oleh karena itu perlu perlu di review kembali agar sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan pengendalian pemanfaatan yang ada. Jika dilihat dari hirarki dokumen perencanaan yang harus ada, maka secara legal kebijakan penataan ruang di Kota Pasuruan masih belum lengkap dan secara teknik belum operasional digunakan sebagai acuan pemberian izin