Batasan dan Implikasi Yuridis Putusan Hakim yang Bersifat NE BIS IN IDEM dalam Lingkup Sistem Peradilan {idana Indonesia

Penegakan hukum yang dilakukan melalui prosedur peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Landasan filosofis dari lahirnya asas Ne Bis In Idem dalam hukum pidana adalah adanya jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum, setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Tujuan dari diterapkannya asas Ne Bis In Idem ialah terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena adanya hukum tertib (rechtsorde), sedangkan dengan keadilan dimaksudkan setiap orang tidak akan merasa dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak. Semua orang mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum, bahwa dirinya tidak akan dituntut atau diadili dalam perkara yang sama, atas dasar telah diputus dan putusan tersebut telah memperoleh kepastian hukum. Hal ini didasarkan bahwa “hukum itu bertujuan mengatur tatanan masyarakat dan bertugas melindungi kepentingan manusia dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.