Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Termuat Dalam Perjanjian Kawin Di Hadapan Notaris Setelah Terjadi Peceraian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Sedangkan akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum Putusan MK yaitu terjadinya perubahan terhadap status harta suami-istri dan mengikat kedua belah pihak serta terhadap pihak ketiga. Kemudian daripada itu pasca Putusan MK akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadap status harta bersama inheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak ketiga