Eksistensi Lembaga Parate Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tenbtang Hak Tanggungan

Pembangunan nasional yang semakin meningkat di bidang ekonomi, membutuhkan tersedianya dana yang sangat besar untuk kelancaran dan kesuksesan pembangunan tersebut. Penyaluran dana tersebut tentu saja memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu untuk memberi kepastian hukum sekaligus mengatasi resiko yang dapat terjadi dalam hal pelunasan utang debitor. Namun kreditor selalu dihalang-halangi oleh debitor wanprestasi ketika hendak mengeksekusi obyek jaminan secara langsung dengan kekuasaan sendiri melalui lembaga parate eksekusi. Oleh karena itu, eksistensi lembaga parate eksekusi perlu ditegaskan berlakunya dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dalam konteks tersebut ada dua permasalahan yaitu apa problematika yang dihadapi kreditor melalui lembaga parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor dengan dilaksanakannya parate eksekusi oleh kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pendekatannya undangundang, konseptual dan kasus. Bahan hukumnya, bahan hukum primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi debitor melalui adanya lembaga parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yaitu adanya konflik norma antara Pasal 6 dengan Pasal 11 ayat (2) huruf e dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga debitor wanprestasi berusaha mempertahankan obyek jaminan untuk tidak dieksekusi secara langsung dan mudah oleh kreditor melalui lembaga parate eksekusi. Debitor wanprestasi pun menghendaki eksekusi obyek jaminan tersebut dapat dilakukan bila ada putusan pengadilan yang berwenang. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dengan dilaksanakannya parate eksekusi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengumuman lelang tentang rencana penjualan obyek jaminan milik debitor untuk memenuhi asas spesialitas. Kemudian dilakukan lelang eksekusi melalui putusan pengadilan, dan pada akhirnya lelang eksekusi obyek jaminan Hak Tanggungan oleh kreditor melalui lembaga parate eksekusi untuk megambil pelunasan atas segala utang debitor wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sarannya, eksistensi lembaga parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan diharapkan dapat ditaati dan dilaksanakan oleh setiap debitor. Selain itu, diharapkan adanya ketegasan hukum dalam bentuk penegakan dan pemberian perlindungan hukum terhadap kreditor bahwa eksekusi terhadap suatu objek jaminan yang disengketakan dapat terjadi melalui lembaga parate eksekusi sesuai Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) Undang- Undang Hak Tanggungan. Dengan demikian akan menimbulkan pemahaman hukum mengenai legalitas pelaksanaan suatu parate eksekusi oleh kreditor