IMPLEMENTASI PROGRAM REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016

Rumah layak huni adalah kebutuhan dasar semua manusia. Namun, sampai saat ini masih terdapat masyarakat Indonesia yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) tahun 2015 yang dilaksanakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang berjumlah 39.984 unit rumah dengan prioritas berjumlah 30.731 unit rumah tidak layak huni yang berlokasi di daerah merah (daerah kemiskinan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni, faktor – faktor pendukung dan penghambat, dan memberikan alternatif kebijakan atau program untuk meningkatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Tipe penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek/objek penelitian sesuai dengan fakta - fakta maupun tentang suatu proses yang sedang berlangsung dilapangan. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Pemerintah Desa (Bringin, Nyemoh, Gogodalem, dan Sambirejo). Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Semarang sudah berjalan dengan cukup baik. Program tersebut juga sudah dapat mendorong masyarakat berpenghasilan rendah membangun sendiri rumah yang layak huni sesuai dengan maksud dan tujuan dari program tersebut. Dalam pelaksanaan program tersebut juga terdapat faktor pendorong yang mempengaruhi yaitu swadaya dari para penerima bantuan atau masyarakat dalam bentuk gotong-royong dan juga komitmen dari pihak pelaksana. Selain itu juga terdapat faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan program tersebut, yakni kecemburuan sosial, sumber daya, data RTLH, infrastruktur, alam, kepercayaan, dan sinergitas program. Rekomendasi yang disarankan untuk pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni adalah mengkaji kembali mengenai sistem pelaksanaannya yang mengharuskan adanya swadaya dari penerima bantuan, membuat basis data RTLH yang ditetapkan dan disahkan juga diperbaharui secara berkala, mengajak pihak swasta dan perbankan untuk turut andil dalam mengatasi permasalahan RTLH di Kabupaten Semarang, membuat sistem aplikasi digital untuk proses verifikasi, penjaringan dan update data RTLH, dan melakukan sinergitas program