KEBIJAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG (STUDI KASUS : EVALUASI KEBIJAKAN P2KP, PROGRAM KRPL)

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung diperoleh bahwa partisipasi masyarakat masih rendah, hal ini terlihat dari indikator: partisipasi tenaga, partisipasi kemahiran dan keterampilan, dan partisipasi sosial berhubungan dengan kurangnya kemampuan kelompok KRPL dalam bertani. Hal ini disebabkan oleh : orientasi masa kini dan masa lampau, dan dualitas nilai yang membuat kebijakan P2KP program KRPL belum optimal. Metode yang digunakan adalah metoe penelitian deskriptif analisis, mix method kualitatif kuantitatif kongruen (sama besarnya antara kualitatif dan kuantitatif) teknik pengumpulan data dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket yang disebarkan kepada responden sebanyak 12 Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan menggunakan sekala likert, wawancara dilakukan dengan Kabag Ketahanan Pangan dan Kasi Ketersediaan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara kuantitatif diperoleh hasil sebesar 82,4% kebijakan partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan P2KP program KRPL, hal ini sangat besar dan dapat dikatakan hubungan kebijakan dan partisipasi erat dan pengaruhnya diatas rata – rata tetapi tidak berbanding lurus dengan hasil penelitian kualitatifnya yaitu program ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal di perkotaan, berbagai hambatan muncul diantaranya homogenitas masyarakat Bandung terutama wanita perkotaan yang terbiasa bekerja di luar rumah (bukan bertani), dan kebiasaan hidup dengan serba instan sehingga mereka mudah menyerah ketika tanaman gagal panen atau tidak tumbuh dengan semestinya kemudian dalam masalah perawatan tanaman kurang memahami (teu leukeun), akhirnya KWT kurang memiliki kompetensi di bidang pertanian. Kurangnya para penyuluh pertanian (SDM penyuluh), sehingga sosialisasi tidak maksimal, pendampingan terhadap KWT terbatas sehingga program ini pun harus dilakukan monitoring dan evaluasi yang terus menerus. Kata Kunci : Kebijakan, Partisipasi, Kompetensi