PENETAPAN JAM OPERASIONAL ANGKUTAN KONTAINER OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISHUB KOMINFO) BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (3) HURUF b PERDA KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUKABUMI

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan dan perkembangan daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi yang berkembang cukup pesat, yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk serta berpengaruh pula pada arus transportasi. Salah satu permasalahan transportasi di Kabupaten Sukabumi adalah pelanggaran terhadap jam operasional kontainer dan angkutan air minum dalam kemasan (AMDK) yang cenderung melanggar peraturan dearah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti bagaimana kewenangan pejabat pemerintah daerah yang membidangi perhubungan dalam menetapkan jam operasional angkutan di Kabupaten Sukabumi, bagaimana pelaksanaan penetapan jam operasioanal angkutan kontainer berdasarkan Pasal 6 ayat 3 hufuf (b) PERDA Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi, serta faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dan upaya apa saja yang menjadi pendukung dalam penetapan jam operasioanal angkutan kontainer di Kabupaten Sukabumi Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi mengenai Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka. Adapun pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diiventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Kewenangan pejabat pemerintah daerah yang membidangi perhubungan dalam menetapkan jam operasional angkutan kontainer diatur dalam Pasal 6 ayat 3 huruf (b) PERDA Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi. Mengenai pelaksanaan penetapan jam operasioanal angkutan kontainer berdasarkan PERDA Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi, yang menjelaskan secara khusus tentang aturan jam opeasional serta sanksi yang dapat diberikan bagi pelanggar peraturan daerah tersebut. Faktor – faktor yang menjadi penghambat dan upaya yang menjadi pendukung dalam penetapan jam operasioanal angkutan kontainer di Kabupaten Sukabumi di antaranya adalah kesadaran hukum masyarakat serta pengguganaan sosial media sebagai sanksi sosial yang dapat diberikan bagi pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013. Kata kunci: Peraturan Daerah, Kontainer, Sukabum