AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS NETRA DALAM FASILITAS PUBLIK DI KOTA BANDUNG

Adanya peraturan tentang kesetaraan penyandang disabilitas,maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannyamasih banyak fasilitas publik yang belum optimal dalam memberikan aksesibilitas yang merupakan hak mereka. Permasalahan yang muncul adalah: Bagaimana keberhasilan/kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap penyediaan fasilitas publik di Kota Bandung? Apa yang menjelaskan keberhasilan/kegagalan tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keberhasilan/kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik, dan menjelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori pelayanan publik, penyandang disabilitas sebagai warga negara, aksesibilitas sebagai hak warga negara, dan implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengujian validitas dan keakuratan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek regulasi, Pemerintah Kota Bandung patut diapresiasi karena Pemerintah Kota Bandung telah berusaha untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (citizen) dengan menyediakan Perda Kesetaran bagi penyandang disabilitas. Namun dari aspek implementasi, perlu adanya sebuah perbaikan karena aksesibilitas penyandang disabilitas belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi fasilitas publik di Kota Bandung. Fasilitas publik yang ada di Kota Bandung tidak seluruhnya mengabaikan acuan aksesibilitas, artinya ada fasilitas publik yang sudah cukup baik namun lebih banyak lagi yang belum optimal karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara sebagai policy maker pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas, rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara (citizen) yang berimplikasi kebutuhan mereka menjadi terabaikan, dari sisi politik bahwa lemahnya keberadaan penyandang disabilitas sebagai warga negara (citizen) untuk mempengaruhi kebijakan bahkan mempengaruhi banyaknya suara ketika pemilihan umum sehingga keterlibatan mereka diabaikan oleh policy maker, keterlibatan banyak pihak membawa keadaan yang tidak efektif dalam implementasi sebuah kebijakan, adanya anggaran yang tidak spesifik yang menyebabkan ketidakoptimalan pembangunan fasilitas publik, serta belum adanya koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain. Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Fasilitas Publik, Aparatur Pemerintah