EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELINDUNGI NARAPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Lembaga Pemasyrakatan merupakan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam hal Pembinaan Narapidana telah diatur dalam pasal 5 undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan penderitaan, dan terjamin hak untuk tetatp berhubungan keluarga dan orang-orang tertentu. Berbicara hak narapidana salah satunya tentu harus dipenuhi terutama hak dilindungi, hak di dengar keluhannya dll. Namun pada kenyataannya bahwa Lembaga Pemasyarakatan selalu dibayangi kegagalan. Sehingga regulasi yang ada atau berlaku selalu menyimpang dengan yang di aplikasikannya terutama dalam menjalankan tuganya, seperti penuhnya kapasitas tidak dapat menampung jumlah penghuni yang semakin banyak serta pemenuhan hak-haknya. Belum lagi sewa fasilitas yang dilakuan napi terhadap oknum petugas dan pungli lainnya. Meskipun UU, PP, KEPMEN serta Kode etik Pemasyarakatan telah ada, yang mana seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya, pada kenyataannya hanya menjadi wacana saja atau hiasan bagi para Pegawai Pemasyarakatan. Identifikasi masalah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalahfaktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas kinerja lapas dihubungkan dengan Prosedur dan Bagaimana pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan, serta Bagaimana pelaksanaan lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, berbagai macam literature, dan internet yang didukung oleh penelitan lapangan yang merupakan data primer. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah efektivitas kinerja lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana. Kesimpulan yang dapat ditarik penulis dalam penelitian ini adalah bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja lembaga pemasyarakatan, penulis mengutip dari beberapa ahli yang terutama Soerjono Soekanto mengatakan 5 faktor penegakan hukum. Adapun kelima faktor Penegakan Hukum tersebut belum diterapkan secara maksimal. Hal ini dapat diketahui dari Faktor Penegak Hukum yaitu Petugas Sipir yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yg ada baik dalam hal membina narapidana maupun hak-hak narapidana yang belum terpenuhi, seperti petugas sipir dapat di suap memberikan ijin keluar masuknya narapidana tanpa sesuai prosedur, memberikan fasilitas mewah bagi narapidana yang memiliki uang, melakukan bisnis haram antara petugas dan napi dengan bebas, serta sipir melakukan penganiayaan terhadap napi. Selanjutnya mengenai pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan pun masih lemah baik dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional serta tidak memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan. Selanjutnya pelaksanaan lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana masihbanyak permasalahan dalam pemasyarakatandalam hal pembinaan narapidana yang masihmenggunakan cara-cara lama, pemenuhan hakseorang narapidana di lembagapemasyarakatan yang belum maksimal, diskriminasi terhadap narapidana miskin dan kaya sertasarana dan prasarana yang tidak memadai bagipara narapidana yang memungkinkan seorangmantan narapidana melakukan tindak pidanalagi (residivis). Kata kunci: Efektivitas, lembaga pemasyarakatan, perlindungan narapidan