STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID/SUS/2011/PN.KLT TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME YANG MENGHADIRKAN SAKSI MAHKOTA

Kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana menimbulkan pro dan kontra, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis berkenaan dengan kedudukan dan peranan saksi mahkota, yaitu dalam kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt. Dalam kasus tersebut hakim hanya memberi pertimbangan hukum, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme, sedangkan faktanya terdapat kualifikasi tindak pidana penyertaan dari beberapa terdakwa lain yang dapat memberatkan terdakwa karena saksi lain sebagai saksi mahkota, oleh karena itu identifikasi masalah adalah Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme dihubungkan dengan ketentuan saksi mahkota? Apakah Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt tepat? Upaya hukum apa yang dapat diajukan oleh terdakwa terhadap Putusan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt? Permasalahan tersebut dianalisis dengan mempergunakan alat analisis berupa interpretasi hukum, yaitu penafsiran terhadap teks undang-undang dan masih berpegang kepada bunyi teks undang-undang tersebut, sehingga menemukan pasal yang tepat yang berkaitan dengan kedudukan saksi mahkota dalam tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya Penulis juga mempergunakan alat analisis konstruksi hukum Argumentum a Contrario, yaitu dengan mencari asas hukum terhadap kedudukan saksi mahkota dalam tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme yang menggunakan alat bukti saksi mahkota adalah melanggar hukum dan HAM, alasan pertama, karena saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, yaitu melanggar “non self incrimination” yang secara universal mendapat pengakuan dunia. Alasan kedua sesuai putusan Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Dengan demikian menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun merupakan putusan yang kurang tepat, selain saksi mahkota adalah melanggar hukum dan HAM, juga Terdakwa yang masih berusia anak. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa terhadap Putusan Nomor 19/Pid/Sus/2011/PN.Klt, yaitu sesuai asas legal assistance, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding melalui kuasa hukumnya, berkenaan dengan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dan Terdakwa yang masih berusia anak. Kata Kunci: Saksi Mahkota, Tindak Pidana, Terorism