PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM MASA KAMPANYE PILKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 1O TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Sebagai negara yang demokratis, rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Sistem Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) yang semula proporsional terbatas pun bergeser menjadi proporsional murni. Untuk dapat sebuah kursi jabatan para calon haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) agar mereka bisa menduduki kursi jabatan. Dari berbagai upaya, ada beberapa calon yang melakukan politik uang. hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Untuk itu identifikasi masalah adalah sebagai berikut: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam masa kampanye?, Kendala kendala apa saja yang dihadapi dalam mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang ?, dan Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang ? Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis, tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam masa kampanye. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah, dan norma atau das sollen dan perilaku atau das sein. Tahap penelitian, meliputi penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan, yakni suatu cara untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Metode Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data primer yang dianalisis tanpa rumus statistik Penegakan hukum terhadap Pidana Politik Uang dalam masa kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,\ud Bupati, dan Walikota, dan untuk sanksi di atur dalam Pasal 187 huruf A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Penegakan Hukumnya menggunakan sistem peradilan pidana terpadu atau sistem penegakan hukum pidana yang integral. Permasalahanya adalah lemahnya sanksi yang dijatuhkan dalam tindak pidana politik uang, sehingga membuat kurangnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dan menimbulkan adanya niatan pelaku lain melakukan tindak pidana politik uang karena lemahnya penerapan sanksi dari tindak pidana tersebut, dan juga kendala yang menjadi penghambat penegakan hukum yaitu adanya limitasi waktu yang diatur dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri yang menjadikan prosesnya dilakukan secara terburu-buru dan apabila sudah lewat dari masa tenggang waktu maka akan kadaluarsa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Untuk menekan kasus politik uang sampai ke tingkat paling rendah dapat diupayakan dengan adanya disiplin partai yang keras tanpa diskriminasi dan adanya penegakan hukum yang konsisten tanpa memilah-milah siapa pelakunya Kata Kunci : Penegakan Hukum, Politik Uang, Pilkad