PERTANGGUNGJAWABAN MUCIKARI DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA DENGAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN 296,297

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Prositusi mungkin terasa menyebalkan ketika akan dibahas karena dimasukkan sebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya, terutama di negara kita, mayoritas penduduknya adalah Islam yang ajarannya menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi. Pada kenyataannya prostitusi menjadi ajang bisnis yang terus berkembang, baik yang praktiknya memang dipusatkan atau dengan sengaja dibuat lokalisasi, maupun prostitusi rumahan dikelola sendiri, yang tersebar di rumah penduduk dalam suatu desa. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini mengambil permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana prostitusi ditinjau menurut hukum pidana ? (2) Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial ?(3) Bagaimana pertanggungjawaban Mucikari dan Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi?. Metode Penelitian yang digunakan adalah : Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif analisis. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Tahap penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur-literatur tertulis. Hasil kesimpulan (1) prostitusi ditinjau menurut hukum pidana Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana.Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. (2) Faktor faktor penyebab seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial adalah Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut, sedangkan faktor eksternal antara lain berupa kesulitan ekonomi. (3) Pertanggungjawban pidana terhadap Mucikari adalah dengan aturan dalam KUHP yaitu pasal 296 dan 506 sedangkan pertanggungjawaban terhadap mucikari ada pada PERDA tergantung wilayah dimana dia melakukan perbuatannya tersebut. Kata Kunci: Prostitusi,Tindak Pidana,Pertanggungjawaban