EKSISTENSI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH ADAT MENJADI TANAH MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Tanah dan alam (sumber daya alam) memiliki arti dan makna sangat istimewa dalam masyarakat agraris dan bahari seperti Indonesia, yaitu sebagai wujud eksistensi, akar sosial budaya, alat produksi utama, simbol eksistensi dan status sosial ekonomi. Penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat cenderung untuk ditinggalkan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan kebijakan tersebut, tanah menjadi milik negara. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana eksistensi penguasaan dan pemilikan tanah adat menjadi milik negara dihubungkan dengan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat atas penguasaan dan pemilikan tanah adat menjadi tanah milik negara dihubungkan dengan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta bagaimana upaya penyelesaian penguasaan dan pemilikan tanah adat menjadi tanah milik negara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan penguasaan dan pemilikan tanah adat menjadi tanah milik negara dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tahap penelitian ini menitikberatkan terhadap data kepustakaan atau data sekunder yang bersifat hukum dan penelitian lapangan sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Eksistensi penguasaan dan pemilikan tanah adat menjadi tanah milik negara pada saat dimanfaatkan, proses perizinannya melalui Pemerintah dan secara informal juga atas izin dari Sultan. Perlindungan hukum masyarakat adat atas penguasaan dan pemilikan tanah adat menjadi tanah milik negara harus dilindungi dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan upaya penyelesaian penguasaan dan pemilikan tanah adat menjadi tanah milik negara mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan memperhatikan pemilik tanahnya untuk dilakukannya musyawarah. Kata Kunci : Eksistensi, Pemilikan, Tanah Adat