Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak pada saat pengoperasian yang mengakibatkan timbulnya kerugian baik materil maupun immaterial bagi pasien di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui serta mengkaji tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak terhadap pasien saat pengoperasian. Dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah bagaimana tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak terhadap pasien saat pengoperasian ?; Bagaimana akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak digunakan terhadap pasien ?; Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap peralatan medis...
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang independen dalam pencegahan dan pember...
Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting d...
iii ABSTRAK Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rep...
Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan hak m...
ANALISIS YURIDIS DUA PENETAPAN DARI DUA LINGKUNGAN PERADILAN DENGAN OBJEK PERMOHONAN YANG SAMA (Stu...
Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam li...
ABSTRAK Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun guna mencipta...
Rujukan kebidanan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka melakukan rujukan ke sistem ...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam ...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apa...
Paradigma ganti rugi cenderung bermakna bahwa pemegang hak atas tanah itu sudah mengalami kerugian s...
Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dari dokter selalu mengharapkan kesembuhan penyakitnya....
Proses turun waris adalah merupakan suatu kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperol...
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perja...
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang independen dalam pencegahan dan pember...
Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting d...
iii ABSTRAK Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rep...
Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan hak m...
ANALISIS YURIDIS DUA PENETAPAN DARI DUA LINGKUNGAN PERADILAN DENGAN OBJEK PERMOHONAN YANG SAMA (Stu...
Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain ke dalam li...
ABSTRAK Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun guna mencipta...
Rujukan kebidanan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka melakukan rujukan ke sistem ...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam ...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apa...
Paradigma ganti rugi cenderung bermakna bahwa pemegang hak atas tanah itu sudah mengalami kerugian s...
Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan dari dokter selalu mengharapkan kesembuhan penyakitnya....
Proses turun waris adalah merupakan suatu kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperol...
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perja...
Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang independen dalam pencegahan dan pember...
Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting d...
iii ABSTRAK Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rep...