PENENTUAN KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB PELAKU YANG MENGALAMI KELAINAN JIWA/PSIKOPAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN BAP (BERITA ACARA PEMERIKSAAN)

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan telah diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang intinya tidak dipidana orang yang mengalami gangguan jiwa jika orang tersebut melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari gangguan jiwa. Sehingga penentuan kriterianya membutuhkan bantuan doktrin. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik meneliti tentang bagaimana penentuan kemampuan bertanggungjawab pelaku kejahatan yang mengalami kelainan jiwa/psikopat, langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap penyidikan untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku kejahatan, serta bagaimana proses hukum terhadap pelaku kejahatan setelah ditetapkan memiliki kelainan jiwa/psikopat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi deskriftif analitis dan prekspektif, dengan spesifikasi tersebut penulis menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis, tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap orang tua, penulis juga menganalisis bagaimana seharusnya penentuan kemampuan bertanggungjawab berdasarkan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, mengingat penelitian penulis merupakan penulisan terhadap asas, kaidah, dan norma (das sollen). Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan prosedur penalaran induksi. Berdasarkan hasil penelitian, penentuan kemampuan bertanggungjawab pelaku yang mengalami gangguan jiwa/psikopat dilihat dari keadaan bathin pelaku, keadaan bathin pelaku haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan tidak normal, yaitu tidak mampu menginsyafi, tidak mengerti makna perbuatan ada dalam alam kejahatan, tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut atau tidak sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik dalam pergaulan masyarakat, serta tidak mampu menentukan niat/kehendaknya terhadap perbuatannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap penyidikan untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku kejahatan yaitu wawancara dan observasi serta pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan ahli selama tahap pemeriksaan. Pembebasan dari segala tuntutan hukum melalui dikeluakannya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) merupakan proses hukum terhadap pelaku kejahatan setelah ditetapkan memiliki kelainan jiwa/psikopat. Kata kunci : Kemampuan Bertanggungjawab, Kelainan Jiwa, Psikopat