KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Konsep bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Sistem operasioanal maupun tahapan penyelesaian terhadap permasalahan terkait dengan aktivitas perbankan akan berbeda. Kewenangan pengadilan agama mempunyai status yang sama kedudukannya dengan peradilan yang lain. Namun kompetensi dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah belum dapat dilaksanakan oleh Peradilan Agama. Oleh karena itu, masih terjadi tarik menarik kewenangan peradilan antara pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, padahal masing-masing telah mempunyai kompetensi sendiri-sendiri, dengan kata lain timbulah ketidakpastian hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah data-data sekunder dan menitikberatkan pada nilai-nilai konsistensi dalam menjalankan kegiatannya sebagai lembaga perbankan berbasis syariah. Sedangkan data-data yang diperoleh penulis didapatkan dari Bank Muamalat Cabang Buah Batu Bandung. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa Eksekusi jaminan hak tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan Bank Syariah selaku penerima hak tanggungan apabila debitur selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi). Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang diagunkan pada bank syariah, karena pada dasarnya perjanjian jaminan adalah perjanjian yang bersifat accesoir terhadap perjanjian pokok. Namun untuk mengelola Objek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Oleh karena itu pelaksanaan eksekusinya memperhatikan pula ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Kata Kunci : Bank Syariah, Hak Tanggungan, Kompetensi Pengadila