PENAHANAN TERHADAP ANAK OLEH PENUNTUT UMUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)

Anak merupakan tumpuan harapan Bangsa, Negara, Masyarakat, ataupun Keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya, termasuk kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Anak yang menjadi tersangka tindak pidana.) Banyak yang menyalahi aturan pada saat melakukan proses peradilan pidana kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atau yang biasa disingkat menjadi Anak, seperti melakukan penahanan kepada Anak di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun identifikasi masalah yaitu bagaimana akibat hukum mengenai penahanan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan? Upaya apa yang dapat dilakukan oleh orang tua anak yang berkonflik dengan hukum terhadap penahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan keadilan restoratif? Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah agar tidak terjadi lagi penahanan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan? Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang penulis peroleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif dengan menganalisis Undang-Undang yang satu dengan yang lain yang tidak boleh bertentangan, dan tanpa menggunakan data statistik atau rumus matematika. Berdasarkan hasil penelitian, Anak yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan tindakan yang tidak sah yang dilakukan oleh penegak hukum karena telah melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, seharusnya Anak ditahan di LPAS atau LPKA, namun dalam keadaan apapun Anak sebisa mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana yaitu dengan menggunakan sistem diversi, atau pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana, cara ini dapat diupayakan oleh Orang tua Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum agar Anaknya dapat terhindar dari proses peradilan pidana. Kemudian agar kasus Anak yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terulang, pemerintah dapat memberi solusi berupa pembangunan LPAS atau LPKA di seluruh Provinsi, Kabupaten atau Kota agar Aparat Penegak Hukum dapat menahan Anak tanpa harus menahannya di Lembaga Pemasyarakatan sesuai amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci: Anak, Penahanan, Lembaga Pemasyarakata