PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh karena itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Berkaitan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka titik berat dari penindakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah dalam rangka upaya penyelamatan keuangan negara yang ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan pelacakan atau pengejaran pelaku tindak pidana korupsi, penyitaan barang-barang atau harta benda (kekayaan) yang diduga ada kaitannya dengan korupsi atau dengan pemberian hukuman berupa pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap para pelaku korupsi. Selanjutnya agar pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman (pidana) yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bertolak dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka kiranya identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :Bagaimanakah ketentuan pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi? Bagaimanakah pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti serta upaya apa saja yang telah ditempuh oleh Jaksa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan dari masalah yang digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada bab iv maka dapat disimpulkan:Kedudukan dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikaji dari ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korupsi merasa berhak untuk melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Kebijakan penanggulangan tindak pidana money laundring oleh KPK agar Kewenangan KPK tidak Berbenturan Dengan Institusi Lainnya dengan mendasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 2002 dengan sangat jelas dirumuskan bahwa dalam melakukan tugasnya KPK harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini jelas instansi tersebut adalah kepolisian dan kejaksaan, karena KPK jelas bisa mengambil alih perkara yang sedang ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Kata Kunci : Korupsi, Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korups