Dalam era globalisasi berdampak pada perkembangan di bidang perdagangan yang menghasilkan berbagai suatu produk makanan impor yang beranekaragam. Pada kemasan produk makanan impor Korea menggunakan bahasa asing yang tidak disertai dengan bahasa Indonesia, sehingga masyarakat tidak mengetahui kandungan dan komposisi produk makanan. Maka setiap produk makanan harus sudah memiliki izin edar dari BPOM. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan hukum yang dikaji adalah Kualifikasi Delik yang dikenakan terhadap pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang dilakukan oleh PT Indo Bumi Lestari terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengedaran makanan korea tanpa izin edar yang dila...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dalam proses penye...
PT. Telkom Satelit Indonesia dan PT. Sufia Technologies melakukan perjanjian konsorsium dengan Balai...
Penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Kepolisian Saat Melakukan Kesalahan Prosedur Penang...
Penulisan hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Pelaku Tinda...
Fenomena masuknya pakaian bekas impor bukan hal yang baru bagi negara berkembang karena fenomena i...
Penelitian ini dilakuklan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan kewajiban KPK, dal...
Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah y...
Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Perlindungan Ko...
ABSTRAK Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur...
Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merup...
Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah y...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan ...
ABSTRAK Dimana pada era globalisasi seperti saat ini telah membawa perubahan terhadap lapisan kehid...
Penelitian ini dilakuklan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan kewajiban KPK, dal...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dalam proses penye...
PT. Telkom Satelit Indonesia dan PT. Sufia Technologies melakukan perjanjian konsorsium dengan Balai...
Penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Kepolisian Saat Melakukan Kesalahan Prosedur Penang...
Penulisan hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Pelaku Tinda...
Fenomena masuknya pakaian bekas impor bukan hal yang baru bagi negara berkembang karena fenomena i...
Penelitian ini dilakuklan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan kewajiban KPK, dal...
Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah y...
Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Perlindungan Ko...
ABSTRAK Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur...
Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merup...
Praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah y...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan ...
ABSTRAK Dimana pada era globalisasi seperti saat ini telah membawa perubahan terhadap lapisan kehid...
Penelitian ini dilakuklan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan kewajiban KPK, dal...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dalam proses penye...
PT. Telkom Satelit Indonesia dan PT. Sufia Technologies melakukan perjanjian konsorsium dengan Balai...
Penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Kepolisian Saat Melakukan Kesalahan Prosedur Penang...