PELAKSANAAN WAKAF alm H. OMAN KEPADA DKM AT-TAQWA KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi islam yang bisa diandalkan menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan umat Islam. Perwakafan tanah di Indonesia telah ada sejak lama yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan, khususnya bagi\ud masyarakat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang wakaf almarhum H. Oman kepada DKM At-Taqwa, Cicalengka. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah dan norma atau das sollen dan perilaku das sein. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dan penelitian lapangan yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa peraturan perUndang Undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan serta hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data primer yang dianalisis tanpa rumus statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya ketidakjelasan status wakaf tanah almarhum H. Oman disebabkan tanah yang telah diwakafkan ternyata masih ada pengingkaran dan tanahnya belum sesuai dengan peraturan yang belaku di Indonesia. Akibat hukum dari wakaf almarhum H. Oman kepada DKM At-Taqwa dalam hal ini ikrar wakaf yang telah dilakukan oleh almarhum H. Oman dahulu disaksikan hanya dengan satu orang saja, sehingga pelaksanaan wakaf almarhum H. Oman diluar dari peraturan perUndang-Undangan maupun Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Akibat hukum yang timbul ialah akta yang dibuat dan dihadapan Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam ikrar wakaf tersebut menjadi tidak sah. Penyelesaian masalah yang timbul, perlu diadakan sosialisasi yang merata di seluruh masyarakat Indonesia mengenai peraturan dan perUndang-Undangan tentang wakaf. Dan bagi calon wakif, hendaknya mencari informasi dan mempelajari terlebih dahulu mengenai tata cara wakaf yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan maupun peraturan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Agar tidak terdapat kelalaian ataupun kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam proses wakafnya. Kata Kunci : Tanah Wakaf, Hukum Isla