TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN AIR YANG DIPAKAI PEMBANGUNAN HOTEL DI KAWASAN BANDUNG UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KAWASAN BANDUNG UTARA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT

Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan yang memiliki fungsi dan mempunyai peranan penting dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia. Kawasan Bandung Utara adalah salah satu kawasan resapan air selain itu juga sebagai kawasan lindung, konservasi, dan sebagai kawasan destinasi wisata. Karena perkembangan zaman lahan tersebut justru di penuhi dengan bangunan berbeton yang tumbuh tidak terkendali sehingga merubah fungsi utama Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan resapan air dan sebagai kawasan lindung. Dalam penelitian ini mempertanyakan mekanisme atau prosedur alih fungsi lahan resapan air di Kawasan Bandung Utara yang dipakai untuk pembangunan hotel, akibat hukum dari alih fungsi lahan yang dipakai untuk pembangunan hotel terhadap tatanan lingkungan sosial dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah terhadap dampak negatif dari kebijakan alih fungsi lahan resapan air. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori. Metode Pendekatan yang digunakan ialah Yurdis Normatif yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme dalam setiap pemberian izin setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang di daerah Kawasan Bandung Utara wajib memperoleh rekomendasi Gubernur dan izin pemanfaatan ruang dari Bupati/Wali Kota, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan akibat hukum bagi orang atau badan hukum yang melanggar dan tetap melakukan alih fungsi lahan akan mendapatkan sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. lahan yang dialih fungsikan untuk pembangunan hotel yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air di Kawasan Bandung Utara, upaya yang dapat ditanggulangi dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kota Bandung, sehingga daerah resapan air yang ada dapat tetap terjaga keseimbangannnya dan Pemerintah dapat melakukan rehabilitas terhadap lahan-lahan yang sudah terpakai oleh bangunan berbeton dan serta adanya kordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Pemanfaatan Ruang, Alih Fungsi Lahan, Resapan Ai