PENERAPAN SANKSI HUKUM IZIN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Begitu banyak aturan yang ada namun tidak berarti pengusaha pertambangan melaksanakan aturan yang ada. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaksanaan pertambangan yang menyalahi aturan terutama dalam segi kepemilikan izin misalnya melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, bagaimana pelaksanaan izin pertambangan di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pengusaha pertambangan yang melakukan kegiatan usahanya tanpa izin. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan, Penelitian Kepustakaan. Analisis Data adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dapat dilakukan dengan cara preventif (pencegahan) dan represif, yaitu apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa ijin dilaksanakan secara operatif kuratif yaitu kepada si pelanggar peraturan dilakukan pengusutan dan diberi sanksi yang tegas. Adanya peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemerintah mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri. Hukum tersebut juga bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Penerapan sanksi hukum bagi pengusaha pertambangan yang melakukan kegiatan usahanya tanpa izin adalah dengan ditunjukannya sanksi dalam UU Minerba yang tegas dan lengkap mengatur masalah sanksi. Kata Kunci: Pertambangan, Sanksi, Izin