FUNGSI TROTOAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA BANDUNG

Latar belakang ini fungsi trotoar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dikaitkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung. Namun fungsi trotoar ini menemukan suatu polemik dalam masalah mengenai pelanggaraan yang terjadi dilapangan, karena hal inilah yang menimbulkan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat dan pemerintah pun ikut campur dalam pembenahan kota bandung ini terutama dalam penataan fungsi trotoar di kota bandung tepatnya di daerah Cihampelas. Dari hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai bagaimana fungsi trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung, permasalahan hukum yang terjadi dalam pelanggaran fungsi trotoar di kota bandung, dan upaya penyelesaian agar trotoar sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan secara keseluruhan dan sistematis tentang fungsi trotoar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dikaitkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah, dan norma atau dasolen dan perilaku atau dasein. Tahapan penelitian meliputi penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dimaksudkan memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen yakni data yang diteliti dalam suatu penelitian yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan wawancara yakni cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa fungsi trotoar tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, karena disebabkan oleh orang-orang yang memanfaatkan ruang untuk keuntungan pribadi, alhasil menimbulkan beberapa masalah seperti kemacetan yang disebabkan oleh para pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang trotoar tersebut. Permasalahan hukum yang timbul diberikan sebuah sanksi yang diatur oleh Perda kota bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung yang tertuang di dalam Pasal 346 ayat (2) mengenai sanksi administrasi bagi siapa saja orang yang memanfaatkan fungsi trotoar tidak sebagaimana mestinya. Maka upaya penyelesaian dengan cara negosiasi dan musyawarah untuk mencari solusi dalam permasalahan yang terjadi. Kata kunci: Fungsi Trotoar, LLAJ, PERDA, Kota Bandun