PENERAPAN PRINSIP KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WARISAN DI PENGADILAN NEGERI YANG OBJEK PERKARANYA SAMA DENGAN OBJEK PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA DI TINGKAT KASASI

Penyelesaian suatu sengketa warisan yang didahului adanya peralihan hak dengan tanpa alas hak yang sah dilakukan secara bersama-sama di dua tingkat pengadilan yaitu sengketa warisan diperiksa di tingkat Pengadilan Negeri dan tentang sengketa peralihan hak diperiksa di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Secara normatif hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh adanya prinsip kemandirian hakim, namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan perkara oleh hakim di tingkat pertama, masih dipengaruhi oleh pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, dalam hal kedua perkara tersebut memiliki objek perkara yang sama. Berdasarkan fakta tersebut permasalahan yang muncul adalah; bagaimana ketentuan hukum tentang prinsip kemandirian hakim dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana prinsip kemandirian hakim diterapkan oleh hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara warisan yang objeknya sama dengan perkara yang sedang diperiksa di tingkat kasasi, dan apa upaya hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan mencerminkan prinsip kemandirian hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai asas, norma, serta kaidah dengan pendekatan konseptual perundang-undangan dan filosofis, dalam hubungannya dengan penerapan prinsip kemandirian hakim. Tahap penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan hukum tentang Prinsip Kemandirian Hakim di Indonesia dalam pelaksanaannya pasca kemerdekaan hingga Amandemen UUD 1945, sebagaimana terakhir diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung sesuai peraturan bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Penerapan Prinsip Kemandirian Hakim di tingkat Pengadilan Negeri masih cenderung dipengaruhi oleh Faktor Internal dan Eksternal, serta kemampuan profesionalisme dan wawasan hakim, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri masih tergantung oleh adanya pemeriksaan perkara di Tingkat Kasasi, dengan adanya pertimbangan untuk menghindari tumpang tindih (Overlapping) putusan. Upaya hukum untuk lebih tertib dalam penyelesaian sengketa terkait adanya perkara dimaksud, dapat dilakukan dengan cara litigasi, yaitu mengajukan gugatan baru setelah keluar putusan kasasi (Inkracht van Gewijsde) atau secara non-litigasi dengan melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi berdasarkan UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kata Kunci: Sengketa, Prinsip Kemandirian Hakim, Putusa