PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU LAPIS PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI DI KOTA BANJAR JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketentuan limbah yang dibuang kelingkungan seharusnya aman untuk lingkungan biofisik lahan, badan air serta kesehatan manusia dan hewan. Limbah dialihkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan dalam prosesnya akan dibuang kelingkungan. Namun kenyataannya, sampah sering dikeluhkan orang, karena impac negatif yang timbul dari pembuangan sampah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut; Apakah Industri Pengolahan Air Limbah Plywood PT Albasi Priangan Lestari Sudah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bagaimana Dampak Yang Menyebabkan Pencemaran Karena Polusi Menyebabkan Penanggulangan Sampah Sungai Industri Polywood PT Albasi Priangan Lestari dan upaya Apa yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menyelesaikan Polusi Riveer tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan penelitian tentang ilmu hukum, tetapi dalam kecanduannya juga mencoba untuk menguji norma hukum yang berlaku masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan menyusun sytematically, menghubungkan satu sama lain pada isu-isu yang dikaji oleh ketentuan applicabel dari undang-undang yang lain, memperhatikan hierarki legislasi dan memastikan kepastian hukum, legislasi yang diselidiki apakah memang benar bahwa undang-undang yang berlaku diterapkan oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kegiatan industri pengolahan kayu PT Albasi Priangan Lestari tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pasal 102 UU No. 32 tahun 2009, dan dari sanksi yang terakhir adalah sanksi dalam bidang hukum perdata adalah kompensasi untuk individu yang merupakan korban (kompensasi pribadi) serta biaya pemulihan lingkungan (tanggung jawab lingkungan) yang telah tercemar oleh limbah dan impac pencemaran, menurunkan daya dukung dari lingkungan. Pembuangan limbah industri menemukan berbagai jenis logam berat dan bahan kimia organik yang merupakan dampak negatif beracun bagi masyarakat sekitarnya sebagai akibatnya kondisi perairan tercemar dan dapat menyebabkan emmergensi berbagai penyakit seperti gatal, diare dan kehilangan air pada umumnya. digunakan oleh penduduk untuk minum air, mandi dan mencuci. Menurut UU No.32 tahun 2009, Pasal 65 ayat (1). Lingkungan harus dilestarikan dan dijaga agar seimbang dalam rangka mencapai keseimbangan antara pemulihan manusia dan hukum sesuai dengan UU No.32 tahun 2009, Pasal 70 ayat (1) pasal 87 ayat (1) menyatakan: masing-masing bertanggung jawab atas bisnis dan / atau kegiatan yang melakukan tindakan ilegal dalam bentuk polusi dan / atau perusakan lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada orang lain atau lingkungan harus membayar kompensasi dan / atau mengambil tindakan tertentu. Kurangnya masyarakat dimasukkan oleh kota Banjar dalam resolusi konflik atau pengambilan keputusan, sehingga kompensasi dan perbaikan lingkungan sekitar tidak dirasakan oleh warga. Kata Kunci : Industri, Pencemaran, Lingkungan Hidu