PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB KEPEMILIKAN TELEPON GENGGAM OLEH NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA JELEKONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat dimana narapidana menjalani pembinaan atas tindak pidana yang telah dilakukan, Lapas merupakan tempat isolasi bagi para pelaku kriminal dengan sistem birokrasi yang tertutup dan tidak bisa secara bebas berkomunikasi dengan orang luar, serta dirampas kebebasannya karena memang demikian pembinaan yang diterapkan dengan tujuan untuk memberikan unsur jera dan memperbaiki kelakuan agar menjadi baik, namundalam prakteknya tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi pembinaan di dalam Lapas, sehingga tujuan yang diharapkan tidaklah tercapai. Penyimpangan yang dimaksud adalah narapidana yang berada di dalam Lapas yang seharusnya telah dirampas kemerdekaannya, namun narapidana tersebut dapat berkomunikasi dengan orang di luar Lapas secara bebas dan bahkan bisa mengendalikan kejahatan dari dalam Lapas, antara lain adalah penipuan. Kejahatan penipuan yang dilakukan narapidana di dalam Lapas beredar dengan modus operandi dan media yang bervariasi contohnya adalah penipuan melalui telepon genggam. Permasalahan yang diteliti peneliti adalah bagaimana bentuk komunikasi yang harus dilakukan oleh narapidana dengan keluarga sehingga tidak melanggar hukum tetapi memenuhi hak hukum warga binaan, apa yang menjadi tujuan hukum dengan di berlakukanya larangan penggunaan alat komunikasi dilihat dari praktek di Lapas Klas IIA Jelekong dan bagaimana upaya penanggulangan untuk mengurangi atau menghilangkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan warga binaan khususnya pelanggaran mempunyai alat komunikasi sendiri di dalam sel Lapas Jelekong. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah yang terjadi dilapangan, melakukan penelusuran kepustakaan dan melakukan wawancara dari narasumber guna menjawab permasalahan diatas. Hasil yang di peroleh dari peneliti diketahui bahwa bentuk komunikasi yang seharusnya dilakukan narapidana adalah bentuk komunikasi langsung yaitu dengan kunjungan dan tidak langsung dengan menggunakan wartel yang disediakan pihak Lapas berdasarkan Pasal 14 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena apabila narapidana membawa alat komunikasi sendiri di dalam Lapas akan melanggar peraturan dimana disebutkan dalam Peraturan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas yang bertujuan tercapainya suasana aman dan tertib dan tidak terjadi penipuan atau modus operandi di dalam Lapas untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran narapidana yang menyelundupkan telepon genggam di dalam Lapas pihak Lapas menggunakan upaya preventif meliputi penyuluhan hukum kepada narapidana, melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pembinaan, dan melakukan razia rutin. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan sanksi hukuman sanksi disiplin yaitu sanksi disiplin tingkat berat bagi narapidana yang kedapatan membawa atau menyelundupkan telepon genggam kedalam Lapas. Kata kunci : pembinaan, telepon genggam, narapidan