PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian, kemudian yang menjadi permasalahan sebagai akibat dari tindak pidana pencurian yaitu tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting).Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenangterhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Permasalahan yang terjadiyaitu terdapat seorang pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor tewas dihakimi massa saat tertangkap tangan sedang melakukan pencurian sepeda motoroleh warga setempat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan terhadap pelaku pencurian yang menjadi korban kekerasan tindakan main hakim sendiri dalamUndang-undangNomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bagaimana hubungan kausal antara perbuatan pelaku pengeroyokan dan pelaku pencurian yang menjadi korban dan mengapa pengeroyokan itu terjadi, serta bagaimanakah upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tindak pidana main hakim sendiri dapat dicegah. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Analisis data berupa yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis dan dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus, namun secara umum perlindungan hukum kepada korban tindak pidana sudah diatur di dalam beberapa undang-undang seperti yang terdapat di dalam Undang-undangNomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban namun karena kurang lengkap maka perlu dilakukan revisi. Faktor-faktor yang menyebakan terjadinya perbuatan main hakim sendiri antara lain yaitu karena adanya rasa ketidak percayaan kepada penegak hukum, kurang sadarnya hukum masyarakat, serta kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang tertib hukum.Upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukannya pembinaan kesadaran hukum terhadap masyarakat, serta melayani penyuluhan hukum agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum serta hak – hak dan kewajiban yang diaturnya dan menjadikan masyarakat taat hukum. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban Main Hakim i