KEPATUHAN BANK DALAM MENCAIRKAN HARTA PENINGGALAN PEWARIS TANPA SURAT KUASA

Kegiatan perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat, hal ini mengingat didalam lembaga keuangan tidak lepas dari peran nasabah karena hubungan nasabah bank dengan pemberi kuasa merupakan hubungan hukum yang saling membutuhkan. Dalam Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan bahwa surat kuasa dikeluarkan berdasarkan perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, dalam kepatuhan bank dalam mencairkan harta peninggalan pewaris tanpa surat kuasa, dalam hal ini pemberi kuasa wajib memenuhi setiap perjanjiaan yang dibuat olehnya, sementara itu, penerima kuasa tidak dapat melakukan hal-hal lain yang melampaui kuasanya. Harta peninggalan pewaris yaitu apabila setelah harta warisan bercampur dengan harta pribadi ahli waris ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang pewaris. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepatuhan bank dalam mencairkan harta peninggalan pewaris tanpa surat kuasa, Bagaimana tanggung jawab bank terhadap proses mencairkan harta peninggalan pewaris tidak menggunakan surat kuasa, serta Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pencairan harta peninggalan pewaris tanpa surat kuasa , dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/02/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Metode penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Analisis data berupa Yuridis Kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis dan dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bank perlu melakukan tindakan pencegahan yaitu dengan melakukan blokir terhadap seluruh rekening yang tercatat atas nama almarhum pewaris. Bank harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian tertentu terhadap simpanan nasabahnya, sementara itu untuk hubungan yang lebih khusus seperti bentuk pertanggungjawabannya diatur lebih lanjut dalam klausula perjanjan yang dibuat oleh nasabah dan pihak bank saat awal mengikatkan diri pada bank yang bersangkutan, serta bank harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 37 b ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Upaya penyelesaian sengketa terhadap kepatuhan bank dalam mencairkan harta peninggalan pewaris tanpa surat kuasa dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan ataupun jalur pengadilan. Kata Kunci : Kepatuhan Bank, Surat Kuasa, Harta Peninggalan Pewari