PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA IZIN TINGGAL

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini mempertanyakan penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. Metode penelitian:spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan tentang suatu hal yang sedang terjadi pada tempat tertentu, metode pendekatannya adalah juridis normatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk mengolah data sekunder, yang terdiri dari bahan baku primer, sekunder, tersier. Hakikat arah kebijakan nasional terhadap keimigrasian yang meletakkan sebagai keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kedua hal tersebut dapat sejalan dengan pokok pemikiran yang menyatakan negara harus memajukan kesejahteraan umum dan disisi lain melakukan perlindungan terhadap Bangsa dan Negara. Adapun kesimpulan dan saran penelitian ini adalah upaya adanya pembaharuan sistem penegakan hukum keimigrasian juga harus diikuti dengan pembaharuan hukum acara penegakan hukum keimigrasian baik terhadap pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif. Perlu melibatkan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan mengunakan Teknologi Informasi, meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan pelaksanaan Good Governance dan Clean Governance. Kata Kunci: Pengawasan, Penindakan Keimigrasian, Izin Tinggal, Orang Asing