RESTRUKTURISASI ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

Penelitiantentang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang mengkaji tentang restrukturasi organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat secara khusus belum ada yang melakukan.Penelitian ini bertujuan untuk mengexplorasi eksistensi dan restrukturisasi organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dengan strategi studi kasus tentang restrukturisasi organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari objek yang diteliti, serta memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dokumentasi serta forum grouf discussion (FGD). Analisis data dilakukan melaui prosedur data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian yang diperoleh, pertama eksistensi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masih diperlukan sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat daerah, namun bersifat ad hock. Kedua, restrukturisasi organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang meliputi Downsizingatau perampingan organisasi. Delayeringatau pengelompokkan jenis pekerjaan. Decentralizing atau menyerahkan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah. Reorganizationatau peninjauan atau penyusunan kembali (refocusing) tentang kompetensi inti (core competition) dari organisasi. Cost reduction strategyatau penggunaan sumber daya. IT Innovationatau penyesuian pekerjaan dengan perkembangan teknologi. Competency measurementatau melakukan pengukuran terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai. Performance related pay ataupenilaian pada kinerja.Model restrukturisasi tersebut dari Bernadin dan Russel (1998:210) dalam realisasinya belum efektif serta belum optimal dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Untuk menjelaskan keterkaitan teori yang digunakan dengan temuan penelitian sebagai novelty yang dapat dijadikan rekomendasi adalah diperlukan penguatan kelembagaan dengan penambahan (additional) sumber daya manusia yang profesional serta jumlahnya secara proporsional, penambahan strukutur organisasi dengan menambahkan satu kasubbag yaitu pada subbagian keuangan, sehingga subbagian keuangan terpisah dari subbagian umum dan logistik, selain itu penambahan sarana prasarana serta pengadaan gedung di setiap Kabupaten/Kota dapat direalisasikan, sehingga out put dari penelitian ini organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Kata Kunci : Restrukturisasi, Organisasi, Komisi Pemilihan Umu