PERLINDUNGAN HUKUM TERRHADAP KESEJAHTERAAN ATLET CABANG OLAHRAGA SQUASH DI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Prestasi olahraga nasional di ajang dunia masih jauh dari kata memuaskan. Secara keseluruhan Indonesia belum bisa bersaing di ajang internasional. Bisa jadi penyebabnya adalah hak kesejahteraan atlet Indonesia yang belum terjamin sepenuhnya. Mengenai Hak kesejahteraan Sosial sudah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah Hak setiap manusia begitupun dengan para atlet di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap Hak Kesejahteraan atlet diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, diatur juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dan Hak kesejahteraan Atlet di Jawa Barat di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Permasalahan yang akan diteliti Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesejateraan Atlet Cabang Olahraga Squash di Jawa Barat, Bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet Squash di Jawa Barat, dan Permasalahan yang timbul bagi Atlet khususnya atlet Squash di Jawa Barat dan cara penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam menjawab permasalahan. Metode penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan yakni tahapan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hak kesejahteraan atlet squash di Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional masih kurang maksimal karena hak-hak yang sudah di atur dalam Undang-Undang masih banyak kekurangan yang dirasakan mulai dari pembinaan dan pengembangan, sarana dan prasarana dan Pendanaan yang diberikan untuk Hak Kesejahteraan Finansial para atlet. Hak kesejahteraan atlet squash Jawa barat ini diharapkan lebih merata di berbagai daerah sehingga atlet-atlet muda banyak tumbuh dan berkembang sebagai aset daerah yang nantinya dapat mengharumkan nama baik Jawa Barat dan dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah dengan pendanaan yang berjangka panjang dan berkala. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kesejahteraan, Atlet Squash