IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN DI KOTA BANDUNG Studi Implementasi Kebijakan di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astanaanyar

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanan Program kebijakan tentang Program Inovasi Pembanguan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan Karanganyar kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi lapangan seperti observasi dan wawancara yang menitikberatkan pada kajian implementasi kebijakan tentang Program Inovasi Pembanguan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan Karanganyar yang didasari pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 436 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 tahun 2015 tentang pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Inovasi Pembanguan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di kelurahan Karanganyar. Faktor komunikasi berkaitan dengan transmisi, kejelasan dan konsistensi masih terbentur pada rendahnya sistem komunikasi, kejelasan dalam mentransformasikan kebijakan PIPPK kepada tingkat rw. Sebagai akibat dari tidak berjalnnya transmisi, kejelasan, dan konsistensi berimplikasi pada kekurangpercayaan warga terhadap program yang dijalankan untuk menjadi sarana informasi dan edukasi bermanfaat. Faktor sumberdaya berkaitan dengan staf dan fasilitas masih terkendala terkait kesediaan dalam peningkatan tenaga ITE dan fasilitas ruangan rapat sebagai sarana penunjang PIPPK. Faktor disposisi berkaitan dengan kejujuran, komitmen salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Dikelurahan karanganyar memiliki disposisi yang cukup baik khususnya pada tingkat kejujuran dan komitmen dengan rencana program yang terlaksana. Faktor sturktur birokrasi berkaitan dengan fragmentasi. Masih belum terlihat efektivitas dan efesiensi khususnya terkait prosedur pengajuan usulan program terhadap warga. Upaya fragmentasi mampu mengakomodir usulan warga melalui mekanisme usulan tidak hanya terpaut unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggungjawab dan komitmen yang tinggi dalam penerapannya. Kata kunci: Implementasi, Inovasi Pembangunan, Pemberdayaan Kewilayaha