PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI BANDAR SEJAHTERA ATAS TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGURUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Koperasi mencerminkan asas kekeluargaan karena koperasi sendiri berdiri karena keadaan ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Koperasi merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota. Berdasarkan, pada prinsip ini maka yang tergabung dalam koperasi adalah orang yang tergabung karena mempunyai kesamaan nasib. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya pengawas harus berpegang teguh kepada prinsip profesionalitas dan ketegasan dalam rangka meminimlisisr terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pengurus koperasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi. Pada masa sekarang ini banyak dilakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum dengan menggunakan koperasi sebagai wadah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Seperti yang terjadi pada kasus Koperasi Bandar Sejahtera merupakan koperasi yang berkecimpung dalam aktivitas simpan pinjam, bahwa Pengurus Koperasi Bandar Sejahtera telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang dengan mengambil alih secara sepihak pinjaman dari Bank BNI dan Koperasi Inti Dana untung kepentingan pribadi bukan diperuntukan sebagai modal operasional Koperasi. Penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban anggota koperasi dapat di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan apakah tanggung jawab pribadi dapat dijadikan dasar perlindungan hukum terhadap anggota koperasi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian deskiptif analistis dan yuridis normatif. Sehingga skripsi ini akan membahas, mekanisme peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi. Kedua tanggung jawab hukum pengurus koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang. Ketiga adalah diperlukannya peran pengawas koperasi yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni agar dapat mengawasi kinerja pengurus untuk tidak melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anggota Koperasi, Penyalahgunaan Wewenan