PERBUATAN DILUAR KEWENANGAN PENGURUS KOPERASI BANDAR SEJAHTERA YANG MENIMBULKAN KREDIT MACET

Penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab hukum keperdataan dari perbuatan diluar kewenangan pengurus koperasi yang menimbulkan kredit macet serta objek yang dijaminkannya memakai aset milik koperasi, serta para pihak yang ikut bertanggungjawab dan proses pertanggungjawabannya, atas dasar tersebut muncul beberapa pertanyaan antara lain : Apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan diluar kewenangan pengurus koperasi yang menimbulkan kredit macet? Akibat hukum apa yang dapat dikenakan terhadap perbuatan diluar kewenangan pengurus Koperasi Bandar Sejahtera yang menimbulkan kredit macet? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak atas pebuatan diluar kewenangan pengurus pengurus Koperasi Bandar Sejahtera yang menimbulkan kredit macet? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara sistematika semua permasalahan, kemudian menganalisis yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai Undang-Undang yang berlaku, dan dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian ke lapangan serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustaka an dan studi lapangan, selanjutnya data yang sudah diperoleh di analisis secara yuridis kualitatif untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Kesimpulan menunjukan bahwa : pertama; peraturan mengenai pemberian dana pinjaman di koperasi tidak ada kesenjangan, sudah berjalan sesuai aturan, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Perkoperasian. Namun ada beberapa hal yang kurang diperhatikan terkait mengenai siapa yang dapat menerima peminjaman dana di koperasi dan layaknya objek dari jaminan peminjaman dana, kedua; perbuatan yang dilakukan Bapak Febiyanto dan Bapak Sudjana Arsa terhadap peminjaman dana serta pertanggung jawaban kepada asset Koperasi Bandar Sejahtera menjadi tanggungjawab pribadi bukan tanggungjawab Koperasi Bandar Sejahtera. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, ketiga; Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh para pihak ialah melalui musyawarah secara kekeluargaan karena asas dari koperasi adalah kekeluargaan. Namun apabila dalam penyelesaian tersebut tidak mempunyai titik terang maka akan diselesaikan di pengadilan. Kata Kunci : Perbuatan Diluar Kewenangan, Pengurus dan Koperas