KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penegakan hukum terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi sangat sulit diberantas karena anggota militer tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan atasan hukum (ankum) yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Begitu sangat sulit untuk mengungkap seluruh tindak pidana korupsi di lingkungan militer khususnya dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan dan senjata, adapun identifikasi masalahnya adalah 1) Apa yang menjadi kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia? 2) Bagaimana efektifitas kebijak hukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat utama sistem pertahanan? dan 3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi? secara keseluruhan dengan mempertimbangkan peraturan prundang undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi alutsista di lingkungan militer. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis, dan terintegrasi. Kesimpulannya adalah 1) Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Efektifitas kebijakan hukum pidana terkait hal tersebut di lingkungan militer dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan dan senjata sejak tahun 2016 telah mengalami peningkatan yaitu dengan dimulainya penangkapan oknum Tentara Nasional Indonesia Teddy Hernayadi, S.E., M.M. Brigadir Jenderal TNI dan beberapa oknum lainnya. 3) Pertanggungjawaban pidana bagi oknum TNI tersebut yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair, yaitu memidana terdakwa dengan pidana pokok “Penjara seumur hidup, dipecat dari dinas militer cq. TNI AD dan membayar uang pengganti sebesar USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen). Kata Kunci : Penal Policy, Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Militer Tindak Pidana Korups