KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH

KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANGBENDERA DAN LAMBANG ACEH ArabiyaniHusni Eddy Purnama ABSTRAK UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan pengakuan bahwa negaramengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khususatau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan ini memberilegitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan LambangAceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal inikemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh. Permasalahannya ialah bahwa materi Qanun tersebut dianggapbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusatmenghendaki adanya perbaikan terhadap beberapa materi Qanun tersebut. Dilainpihak Pemerintah Aceh menganggap hal itu menyalahi MoU Helsinki. Rumusanmasalahnya sebagai berikut: Pertama, apakah landasan pemikiran lahirnya QanunAceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Kedua, apakahkonsekuensi yuridis dari adanya Pasal 246 ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 247,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan adanyaQanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis landasanpemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuiridis dari adanya Pasal 246 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 danadanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatifsekaligus metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatansejarah, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dengan sumber dataadalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahanhukum tersier, dan serta informasi dari para ahli atau pelaku sejarah sebagai pendukung data maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, menemukan landasan pemikiranlahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Acehterdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kedua, konsekuensi yuridis dari adanyaPasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk selanjutnya diterapkan melaluipembentukan Qanun Aceh. Ketiga, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Acehkarena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Tentu sudah berlaku secaraotomatis karena pada saat disahkan oleh Gubernur Aceh selaku Kepala PemerintahAceh dan DPRA secara serta merta diundangkan dalam lembaran daerah Pemerintah Provinsi Aceh. Disarankan pihak kalangan akademis, pemangku jabatan yakni PemerintahAceh, DPRA dan Pemerintah Pusat untuk memperjelas dan memberi kepastiankepada rakyat Aceh agar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak dijadikankomoditas politik pada saat-saat tertentu. Kemudian dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah Nomor 77 Tahun 2007 perlu ditinjau ulang terkait pemaknaan terhadap bendera dan Lambang Aceh.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Bendera, dan Lambang. THE CERTAINTY OF ACEH ISLAMIC LAW (QANUN) NO.3 OF 2013 ABOUT ACEH FLAG AND LOGO ArabiyaniHusni Eddy Purnama ABSTRACT The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B verse (1) to recognize that the country (Indonesia) acknowledges and respects the political unitsof local government which is special and exclusive legalized in the constitution. Thisrecognition legitimates the Aceh Qanun (Sharia by Law) No.3 of 2013 about Acehflag and logo which is the results of consolidation between Indonesian Governmentand Free Aceh Movement (GAM) party. This is mentioned in the Law No.11 of 2006about Acehnese local government. The problem lies in how the Qanun essencecontradicts with Government Regulation No.77 of 2007. The central government ofIndonesia is willing to resolve the content of this Qanun. On the other hand, theAcehnese government sees this intention as a contradiction towards Memorandum ofUnderstanding Helsinki. The problems are derived as follow: First, What is the basisof this Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh flag and logo? Second, what are thejuridical consequences of the existences of article 246 verse (2) and verse (4) alongwith article 247 Law No.11 of 2006 about Acehnese Government and the existence ofAceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh Flag and logo? This study aims to examine and analyze the fundamental reason for theestablishment of Aceh Qanun No.3 of 2013 about Aceh flag and logo. To examine andanalyze the judicial consequences of the existence of the Law verse 246 article (2)and (4) along with verse 247 Law No.11 of 2006 and the existence of Aceh QanunNo.3 of 2013 about Aceh flag and logo. The research methodology used in this study is the normative law researchmethod and empirical method with the legislation approach, history approach,conceptual approach, and comparative approach. With the resource of secondarydata which are primary law material, secondary law material, tertiary law material,and information gathered from the expert and history actors as the data supports,therefore, the analysis can be done with a qualitative approach. The result of this study is elaborated as follow: First, finding out thefundamental thoughts of the of the establishment of Aceh Qanun No.3 of 2013 aboutAceh flag and logo consisting of verse18B of the 1945 Constitution of the Republic ofIndonesia and the drafting of verse 246 and 247 Law No.11 of 2006. Second, thejudicial consequences from the establishment of verse 246 and 247 are valid to belater used for Aceh Qanun drafting. Third, the judicial consequences of Aceh QanunNo.3 of 2013 are valid juridically and can be followed up by the Acehnesegovernment because it has been legalized in local gazete. This law has been effectiveautomatically because it has been validated by Aceh Governor as the ProvincialGovernment leader and Aceh House of Representative right after that in the Acehnese Province Gazette. It is suggested to the academicians, stakeholders especially AcehneseGovernment and Central Government to clarify and ensure the Acehnese people sothat Aceh Qanun NO.3 of 2013 not be used as a political commodity at any particulartime. Thus after the Government Regulations No.77 of 2007 is issued, the definitions of flag and logo need to be reviewed.Keywords: law certainty, flag, log