PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, UTANG, HASIL AUDIT BPK, VARIAN ANGGARAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA INTERNET

ABSTRACT Minister of Finance Regulation No. 46/PMK/2006 concerningProcedures for Submitting Regional Financial Information and Law No. 14 of 2008concerning Public Information Openness explains that public financial informationmust be provided to the public. this is a human right that can be channeled withelectronic or non-electronic media. In its implementation there are 17 municipaland district governments that do not even have a website as an electronic media ondisclosure of local government financial statements through the internet. Thisresearch aims to examine and provide empirical evidence about the effects ofregional government measures, original income area, debt, BPK audit results,budget variants, and human development indexs on disclosure of local governmentfinancial statements through the internet. The population of this research are local governments in Indonesia in2016. This research used 198 local governments in Indonesia chosen by usingstratified random sampling method. The result of this research shows that regionalgovernment measures, debt, BPK audit results, budget variants, and humandevelopment indexs have significant influence toward disclosure of localgovernment financial statements through the internet. This research failed to provethe original income area on disclosure of local government financial statementsthrough the internet. Keywords: disclosure of financial statements through the internet, regionalgovernment measures, original income area, debt, BPK audit results,budget variants, and human development indexs. ABSTRAK Peraturan Menteri Keuangan No. 46/PMK/2006 tentang Tata CaraPenyampaian Informasi Keuangan Daerah dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan bahwa informasi keuanganpublik wajib diberikan kepada masyarakat ramai. Hal itu merupakan hak asasimereka baik disampaikan dengan media elektronik maupun non elektronik. Padapelaksanaannya terdapat 17 pemda kota dan kabupaten yang bahkan tidak memilikiwebsite sebagai media elektronik dalam mengungkapkan laporan keuanganpemerintah daerah melalui internet. Penelitian ini bertujuan untuk menguji danmemberikan bukti empiris tentang dampak ukuran pemerintah daerah, pendapatanasli daerah, utang, hasil audit BPK, varian anggaran, dan indeks pembangunanmanusia atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia pada tahun2016. Penelitian ini menggunakan 198 pemerintah daerah di Indonesia yang dipilihdengan menggunakan metode stratified random sampling. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, utang, hasil audit BPK, variananggaran, dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikanterhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.Penelitian ini gagal membuktikan pengaruh pendapatan asli daerah terhadappengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Kata kunci: pengungkapan laporan keuangan melalui internet, ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, utang, hasil audit BPK, variananggaran, indeks pembangunan manusia