TINJAUAN YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Adanya hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, menimbulkan permasalahan tentang sudah tepatkan penggunaan hak angket DPR terhadap lembaga tersebut, hal tersebut karena KPK sendiri bukan merupakan lembaga yang termasuk dalam ranah eksekutif, melainkan Lembaga Negara Independen yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai trias politica. Pada skripsi ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimanakah pengaturan Hak Angket DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?; serta Permasalahan hukum apa saja yang terjadi berkaitan dengan adanya Hak Angket DPR terhadap KPK serta bagaimanakah seharusnya penggunaan hak angket DPR berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Tekhnik yang digunakan dilakukan dengan cara studi kepustakan yakni penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Pengaturan hak angket berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 didasarkan adanya pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi, disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit: materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan alasan penyelidikan;Permasalahan hukum hak angket DPR terhadap KPK adalah adanya kesalahan subjek angket, hal tersebut karena KPK bukan merupakan subjek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya, dimana KPK merupakan komisi negara independen yang menurut perspektif Hukum Tata Negara Modern adalah lembaga negara yang tidak termasuk cabang kekuasaan eksekutif dan karenanya tidak berada dibawah kontrol Presiden. Saran yang dapat penulis kemukakan salahsatunya adalah seharusnya penggunaan hak angket bukan didasarkan pada kepentingan politik semata, melainkan murni bagian dari fungsi pengawasan DPR; Kata Kunci: Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korups