KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN KLAIM GANTI RUGI ASURANSI ATAS KECELAKAAN WISATAWAN DI OBJEK WISATA PANGANDARAN MENURUT MOU NOMOR:016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DENGAN PT SARANA LINDUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PENGASURANSIAN

Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dalam bidang industri pariwisata. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan tujuan pengalihan risiko dan mewujudkan perlindungan hukum melalui asuransi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Sarana Lindung Upaya tentang jaminan asuransi kecelakaan diri bagi pengunjung objek wisata tahun 2017-2022. Dengan adanya perjanjian tersebut menarik untuk dianalisis tentang beberapa klausula yang dianggap masih belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kondisi dilapangan serta prinsip-prinsip yang dipakai dalam hukum asuransi di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan asuransi dan para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya Tentang Jaminan Asuransi kecelakaan Diri bagi pengunjung objek wisata tahun 2017-2022. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji kaidah, norma dan asas berkaitan dengan perjanjian asuransi, khususnya asuransi kecelakaan diri dibidang pariwisata dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; (1) Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Sarana Lindung Upaya telah melakukan perjanjian kerjasama atas Jaminan Asuransi Kecelakaan diri bagi wisatawan di kawasan objek wisata Pangandaran dalam bentuk MoU Nomor: 016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 yang disama artikan dengan polis perjanjian asuransi, yang telah menjadi dasar perlindungan hukum yang kuat bagi pengunjung dikawasan objek wisata Pangandaran, berdasarakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian; (2) Pemberian ganti rugi klaim asuransi bagi wisatawan di kawasan objek wisata pangandaran berdasarkan Mou Nomor: 016/SLU-DIR/PKS/XI/2017 memiliki beberapa klausula yang perlu disesuaikan kembali dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta penyesuain dengan kondisi dilapangan yang ada, diantaranya Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dan Pasal 7 Mou Nomor: 016/SLU-DIR/PKS/XI/2017; (3) Solusi Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memaksimalkan perlindungan hukum melalui asuransi dan kerjasamanya dengan PT. Sarana Lindung Upaya antara lain, dengan melakukan penyesuaian kembali terhadap klausula-klausula yang dianggap perlu melakukan penyesuaian dengan keadaan dan kondisi yang ada dilapangan. Kata kunci: Asuransi, Asuransi kecelakaan diri pariwisat